Menunaikan Umroh Mandiri : Antara Kebebasan Beribadah dan Bayang-Bayang Risiko

Fenomena Umroh Mandiri kini semakin ramai dibicarakan setelah pemerintah bersama DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU PIHU).
Aturan baru ini secara resmi melegalkan pelaksanaan Umroh secara mandiri, sebuah langkah yang mengubah lanskap penyelenggaraan ibadah di Tanah Air.

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU 14 Tahun 2025 ditegaskan:

“Perjalanan Ibadah Umroh dilakukan:
a. melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU);
b. secara mandiri; atau
c. melalui Menteri.”

Artinya, negara kini memberi ruang kebebasan baru bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah Umroh tanpa perantara biro perjalanan resmi. Namun, kebebasan ini bukan tanpa konsekuensi.

Peluang yang Menggoda

1. Kebebasan tanpa batas. Jamaah kini punya keleluasaan penuh untuk menentukan maskapai penerbangan, hotel, lama tinggal, hingga jadwal ibadah sesuai preferensi pribadi.
2. Biaya lebih efisien. Dengan kemampuan merancang perjalanan sendiri, jamaah bisa memangkas biaya administrasi dan memilih opsi yang paling sesuai dengan kondisi finansialnya.
3. Pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Beribadah tanpa tekanan jadwal rombongan besar memungkinkan refleksi spiritual yang lebih tenang dan personal.

Namun di sisi lain, perubahan besar ini juga membawa gelombang tantangan baru.

Risiko dan Ancaman yang Mengintai

1. Kesiapan regulasi turunan. Meski Umroh mandiri kini legal, sistem pengawasan, standardisasi layanan, dan perlindungan jamaah masih memerlukan aturan teknis yang jelas. Tanpa itu, potensi kekacauan administrasi bisa muncul.
2. Tekanan terhadap biro perjalanan. Dengan adanya opsi mandiri, banyak biro Umroh tradisional berisiko kehilangan jamaah. Dampaknya dapat berujung pada pengurangan karyawan hingga penutupan usaha — yang berarti sektor ekonomi keagamaan ikut terguncang.
3. Minimnya perlindungan di lapangan. Jamaah mandiri bertanggung jawab penuh atas segala urusan — mulai dari visa, transportasi, hingga penanganan darurat. Jika terjadi masalah di Tanah Suci, tidak ada pihak biro yang siap membantu.
4. Risiko biaya tersembunyi. Sekilas tampak murah, namun tanpa pengalaman dan pengetahuan mendalam, jamaah bisa menghadapi biaya tambahan yang justru membuat perjalanan lebih mahal dan melelahkan.

Bijak Menyikapi Kebebasan

Kebijakan baru ini patut diapresiasi karena memberi pilihan ibadah yang lebih fleksibel dan demokratis. Namun kebebasan selalu datang bersama tanggung jawab.
Jamaah yang ingin berangkat secara mandiri harus mempersiapkan diri secara matang — memahami regulasi, memastikan keamanan visa, menelusuri informasi akomodasi resmi, dan menyiapkan rencana cadangan untuk situasi darurat.

Di sisi lain, biro perjalanan Umroh resmi (PPIU) juga tidak boleh tinggal diam. Mereka harus bertransformasi dari sekadar penyedia paket menjadi penyedia layanan bernilai tambah — seperti bimbingan manasik yang lebih mendalam, pendampingan spiritual profesional, hingga layanan digital terpadu.

Disahkannya UU No. 14 Tahun 2025 menjadi tonggak sejarah baru dalam tata kelola ibadah Umroh di Indonesia.
Negara kini mengakui tiga jalur keberangkatan: melalui PPIU, secara mandiri, dan melalui Menteri.
Namun, di balik peluang ini, ada pekerjaan rumah besar — mulai dari kesiapan regulasi, keamanan jamaah, hingga ketahanan ekonomi biro perjalanan.

Kebebasan beribadah adalah hak setiap umat, tetapi tanpa kesiapan dan kesadaran penuh, kebebasan itu bisa berubah menjadi risiko.
Umroh mandiri adalah langkah maju — asalkan dijalankan dengan pengetahuan, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam niat suci menuju Baitullah. [ir/241025]