Kita ikut tertawa sambil mengerutkan alis saat mendengar kabar terbaru: Abdul Wahid, Gubernur Provinsi Riau belum setahun menjabat sudah keburu menjadi pemain utama dalam episode terkini “OTT & Drama”.
Tapi tunggu dulu ini bukan cuma tentang satu nama. Ini tentang empat gubernur Riau yang kebetulan (atau enggak kebetulan) semuanya pernah “main umpet” sama duit publik. Kita bicara Saleh Djasit, Rusli Zainal, Annas Ma’mun, dan sekarang Abdul Wahid.
1. Babak Satu : Baru Dilantik, Langsung Reverse Grip
Abdul Wahid baru menjabat sebagai gubernur belum setahun, dan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetuk pintu kantornya. Bahkan ada 10 orang yang diamankan, termasuk dirinya. Uang tunai disikat, proses masih berjalan.
2. Babak Dua : Daftar Panjang Gubernur Riau Versi ‘Koleksi’ KPK
Sepertinya ada semacam prestasi yang tak membanggakan: Riau sudah mencetak empat gubernur yang masuk jeruji atau minimal ditangkap oleh KPK. Artikel-headline berdengung: “Quattrick! Sudah 4 Gubernur Riau Ditangkap KPK”. Maka muncul pertanyaan menggoda sekaligus tragis: Apakah Riau punya sistem pengukuran “berapa cepat bisa diamankan setelah dilantik”?
3. Babak Tiga : Stand-Up Comedy Anggaran
Bayangkan sebuah provinsi di mana proyek infrastruktur dan anggaran publik berubah menjadi film thriller: lokasi syuting di Dinas PUPR, pemeran utama gubernur, pemeran pendukung aparat, dan cameo uang tunai dalam pecahan rupiah hingga valas. Ada motif, ada aktor, ada barang bukti lengkap.
4. Babak Empat : Guinness Book of Records ? Riau Versi Pencapaian
Bro, kalau dunia punya catatan rekor buat “wilayah yang paling sering ganti gubernur karena OTT”, Riau pasti terus nominasi. Ini bukan karena warga bersuka ria gonta-ganti pemimpin, melainkan sistem yang ehm agak longgar ketika berbicara soal kontrol integritas.
5. Babak Lima : Bagaimana Mengelola Provinsi Setelah Serialnya Begini ?
Nah, di sinilah kita tertawa sambil merenung:
· Sistem rekrutmen : Jika tiap gubernur punya kisah yang hampir sama, mungkin saatnya pertanyaan seleksi calon: “Apakah punya motif kuat untuk tidak korupsi?”
· Transparansi publik : Rakyat Riau bukan cuma konsumen proyek, tapi juga pemeran figuran. Maka harus ada sistem yang membuka akses real-time untuk anggaran, realisasi, dan audit.
· Rekam jejak : Pemilih jangan cuma tertarik wajah baru, tetapi juga “berapa lama dia bisa bebas drama OTT”.
· Budaya pemerintahan : Jika tiap Jumat di gubernuran ada rapat penata-aturan dan tiap Senin audit independen, maka durasi “masa tenang sebelum ke jeruji” bisa diperpanjang minimal jadi dua tahun.
· Pesan kuat ke publik : Seluruh kepala daerah, kepala dinas, pejabat dan bahkan tukang kopi kantin-kantor harus tahu bahwa “uang publik itu bukan buat koleksi mobil mewah atau garasi terbuka”. Karena ya… garasi terbuka sering jadi headline polisi.
6. Lawakan Gelap Tapi Nyata
Bro, kita harus tertawa agar enggak nangis. Melihat provinsi dengan kekayaan alam melimpah dan potensi besar malah punya catatan kelam dalam tata kelola publik, adalah ironi yang berat. Tapi jika kita tidak menertawakan, maka hanya rasa frustrasi yang kita wariskan.
Jadi selamat untuk “seri X” gubernur Riau yang mana episode berikutnya? Kita nggak tahu. Yang jelas, semoga audisi berikutnya lebih “bebas drama”, bukan penuh OTT. Karena rakyat Riau bukan penonton drama berulang kali, tapi korban pasif dari skrip yang belum selesai ditulis.
Semoga kali ini skenario berubah : bukan “gantian gubernur yang kena OTT”, tetapi “kalinya gubernur bisa kerja tanpa harus menghitung hari sebelum sorotan datang”. [ir/051125]
0 Komentar