Catatan Akhir Tahun 2025 Pilkada Oleh DPRD, Demokrasi Mahal Katanya, Tapi Kekuasaan Murah untuk Elit

 

Alasan “mahalnya biaya Pilkada” yang digunakan Presiden Prabowo untuk mengusulkan agar Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD terdengar masuk akal di permukaan. Siapa yang tak setuju dengan efisiensi anggaran? Siapa yang tak muak dengan politik uang? Namun justru di situlah masalahnya: alasan ini terlalu dangkal untuk sebuah keputusan yang berdampak besar pada masa depan demokrasi.

Mari jujur. Pilkada memang mahal, tapi demokrasi tidak pernah dirancang untuk murah. Demokrasi itu investasi, bukan pengeluaran siasia. Jika logika “mahal” dipakai sebagai alasan, maka pendidikan, kesehatan, dan penegakan hukum pun bisa dianggap beban. Pertanyaannya sederhana:

apakah negara ini mau berhemat dengan memangkas hak rakyat, atau berani berhemat dengan memangkas kebocoran elite?

Mengembalikan Pilkada ke DPRD bukan solusi, melainkan jalan pintas yang berbahaya. Ini bukan reformasi, melainkan regresi. Kita pernah ada di fase itu. Kita tahu betul bagaimana kepala daerah dipilih lewat lobi tertutup, transaksi senyap, dan kesepakatan gelap yang tak pernah tercatat dalam APBD, tapi membebani rakyat bertahuntahun kemudian. Politik uang tidak hilang ia hanya pindah ruangan, dari lapangan terbuka ke ruang rapat berAC.

Ironisnya, usulan ini justru didukung mayoritas partai di parlemen. Ini wajar, karena siapa yang paling diuntungkan? Bukan rakyat, tapi partai. Ketika kepala daerah dipilih DPRD, maka kesetiaan kepala daerah bukan lagi ke rakyat, melainkan ke partai dan fraksi. Kepala daerah berubah dari “pemimpin publik” menjadi manajer kepentingan elite. Demokrasi dipersempit, oligarki diperlebar.

Alasan biaya juga terasa hipokrit. Jika negara sungguh ingin menekan ongkos politik, mengapa bukan:

1.     membatasi biaya kampanye secara ketat,

2.     memperkuat audit dana politik,

3.     menghukum keras politik uang,

4.     atau memotong subsidi partai yang tak transparan?

Menghapus Pilkada langsung justru seperti mengobati demam dengan mematahkan termometer. Masalahnya bukan pada rakyat yang memilih, tapi pada sistem politik yang dibiarkan korup dan mahal tanpa keberanian untuk dibenahi.

Penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana ini patut dicatat, bukan semata soal posisi politik, tapi karena menyentuh inti persoalan: hak memilih adalah hak dasar warga negara. Menghilangkan Pilkada langsung berarti mengirim pesan berbahaya: rakyat tidak dipercaya menentukan pemimpinnya sendiri. Demokrasi dianggap terlalu ribet untuk rakyat, tapi selalu nyaman untuk elite.

Lebih jauh, wacana ini membuka kecurigaan publik: janganjangan “biaya mahal” hanyalah dalih sopan untuk mengamankan stabilitas kekuasaan, merapikan konflik elektoral, dan memastikan kepala daerah sejalan dengan pusat dan partai. Demokrasi dianggap gaduh, sementara keseragaman elite dianggap tertib.

Jika logika ini diterima hari ini, maka besok bukan mustahil akan muncul usulan lain: pemilihan DPR juga terlalu mahal, lebih baik ditunjuk saja. Pada titik itu, kita tidak lagi bicara efisiensi, tapi pengerdilan kedaulatan rakyat secara sistematis.

Demokrasi Indonesia memang bermasalah. Tapi jawabannya bukan menarik hak rakyat, melainkan memaksa elite berbenah. Negara yang kuat bukan negara yang membungkam suara rakyat demi efisiensi, melainkan negara yang berani membayar mahal untuk menjaga hak warganya tetap hidup.

Jika Pilkada langsung dianggap masalah, maka masalah sesungguhnya bukan pada sistemnya, tetapi pada ketidakmauan penguasa membenahi politiknya sendiri. Dan ketika rakyat dipersalahkan karena demokrasi “terlalu mahal”, di situlah demokrasi mulai dijual murah kepada elite. [ir/311225]