Ketika Bencana Datang, Penguasa Sibuk Cari Alasan

Gambar Ilustrasi

Dinegeri ini, bencana datang seperti tamu langganan. Tsunami, gempa, banjir, longsor semuanya sudah hafal jalan pulang. Ironisnya, yang justru terlihat asing adalah negara sendiri. Setiap musibah hadir, pemerintah selalu tampak terkejut, seolah-olah bencana adalah fenomena baru yang baru ditemukan kemarin sore.

Padahal, kita hidup di wilayah cincin api, garis patahan, dan daerah rawan hidrometeorologi yang peta ilmiahnya sudah lama tersedia. Tapi entah mengapa, yang tak pernah benar-benar ada adalah roadmap pemetaan bencana yang operasional, mengikat, dan dijadikan rujukan kebijakan lintas sektor. Yang ada justru peta reaksi : reaktif, tergesa, dan penuh improvisasi darurat.

Mitigasi bencana sering diucapkan seperti mantra sakti. Hampir setiap pejabat bisa melafalkannya dengan fasih di depan kamera. Namun, seperti doa tanpa amal, kata “mitigasi” kehilangan makna ketika tak pernah menjelma menjadi perencanaan wilayah, tata ruang yang disiplin, hingga keberanian politik untuk melarang eksploitasi di kawasan rawan. Negara tampaknya lebih berani melawan kritik daripada melawan potensi bencana.

Setiap kali banjir datang, narasi pun diulang: curah hujan ekstrem, faktor alam, dan tentu saja perubahan iklim global. Semua benar, tapi selalu tidak lengkap. Sebab yang jarang diakui adalah ketiadaan cetak biru nasional pemetaan bencana per daerah yang menjadi dasar mutlak pembangunan. Kita membangun jalan, perumahan, kawasan industri, bahkan ibu kota, seolah-olah bencana hanyalah gangguan kecil yang bisa diurus belakangan.

Masalah utamanya bukan semata kurangnya data, melainkan ketakutan pemerintah pada konsekuensi politik dari kebijakan yang tegas. Membuat roadmap bencana yang serius berarti harus berani mengatakan “tidak” pada investasi tertentu, menertibkan izin lama, dan membongkar kenyamanan elite lokal. Dan di sinilah negara sering mundur teratur  bukan karena tak mampu, tetapi karena tak berani.

Inkompetensi kemudian menjadi kata kunci yang tak bisa dihindari. Bukan inkompetensi teknis semata, melainkan inkompetensi moral dalam mengambil keputusan jangka panjang. Sejarah telah lama mengingatkan bahwa ketidakmampuan mengelola risiko akan berujung pada kehancuran yang sistemik. Bedanya, dulu kehancuran itu dicatat oleh para filsuf; kini, kehancuran itu kita saksikan langsung lewat layar ponsel live, berulang, dan nyaris tanpa jeda.

Dalam sepuluh tahun terakhir, pola itu semakin telanjang. Bencana datang, simpati mengalir, bantuan digerakkan, pejabat turun ke lokasi, janji ditebar. Lalu kamera mati, berita berganti, dan peta risiko kembali disimpan rapi bukan di meja kebijakan, melainkan di lemari arsip. Sampai bencana berikutnya datang untuk mengingatkan bahwa alam tidak pernah lupa, hanya manusia yang pura-pura lupa.

Yang menyedihkan, negara tampak lebih siap mengatur narasi ketimbang mengatur mitigasi. Lebih sigap meredam kritik daripada meredam risiko. Lebih cepat menyalahkan cuaca daripada mengoreksi kebijakan tata ruang. Dalam situasi ini, rakyat tidak hanya menjadi korban bencana alam, tetapi juga korban ketiadaan keberanian negara untuk belajar dari bencana.

Mungkin sudah waktunya kita berhenti berpura-pura terkejut. Bencana bukan takdir semata, tetapi akumulasi keputusan. Dan selama negara masih takut memiliki peta yang jujur tentang kerawanannya sendiri, selama itu pula bencana akan terus datang bukan sebagai peringatan, melainkan sebagai vonis yang berulang. [ir/271225]