Dunia diplomasi internasional kembali terguncang, bukan oleh ledakan rudal, melainkan oleh sebuah unggahan media sosial. Donald Trump, dengan gaya khasnya yang tanpa saringan, membagikan gambar rekayasa AI yang menampilkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dengan mata tertutup dan tangan terborgol.
Tak berhenti di situ, retorika Trump makin tajam dengan pernyataan bahwa Amerika Serikat akan "mengelola" Venezuela. Bagi pengamat awam, ini mungkin tampak sebagai gimmick politik sensasional. Namun, jika kita membedah rekam jejak Trump sebagai taipan properti, ini bukanlah sekadar ancaman kosong. Ini adalah deklarasi Hostile Takeover (pengambilalihan paksa) terhadap sebuah negara berdaulat.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut potensi aksi militer AS ini sebagai "preseden berbahaya". Namun, mengapa Trump senekat ini? Jawabannya terletak pada tiga pilar utama: Minyak, Migran, dan Doktrin Monroe.
Negara atau Perusahaan Pailit?
Kesalahan terbesar banyak analis adalah mencoba memahami Trump dengan kacamata politisi konvensional. Trump tidak melihat Venezuela sebagai negara dengan kedaulatan suci, melainkan sebagai "aset yang salah urus" (mismanaged asset).
Dalam logika bisnis distressed asset, ketika sebuah perusahaan (Venezuela) memiliki aset raksasa (cadangan minyak terbesar di dunia) namun manajemennya (Maduro) gagal total hingga menyebabkan kebangkrutan, maka investor besar (Amerika Serikat) merasa berhak melakukan intervensi manajemen, bahkan mengambil alih kepemilikan.
Pernyataan "mengelola Venezuela" adalah eufemisme untuk penyitaan aset. Trump tampaknya ingin menerapkan skema kompensasi langsung: mengambil kendali atas ladang minyak Venezuela untuk "membayar kembali" kerugian ekonomi dan biaya sosial yang ditanggung AS akibat ketidakstabilan di kawasan tersebut.
Menyumbat Hulu Migrasi
Isu kedua yang tak kalah krusial adalah krisis perbatasan. Jutaan warga Venezuela yang melarikan diri dari kelaparan telah membanjiri perbatasan selatan AS, menjadi amunisi politik yang terus menyerang Washington.
Membangun tembok fisik terbukti tidak cukup. Dalam kalkulasi Trump, cara paling efektif menghentikan migran bukan dengan menahan mereka di perbatasan (hilir), melainkan memperbaiki kondisi di negara asal mereka dengan paksa (hulu). "Mengelola" Venezuela, dalam pandangan ini, adalah upaya drastis menciptakan stabilitas versi Amerika agar arus migrasi berhenti total. Ini adalah solusi brutal: menjajah demi menertibkan.
Doktrin Monroe 2.0 dan Pesan untuk Beijing
Terakhir, ini adalah soal geopolitik klasik. Venezuela di bawah Maduro telah menjadi pintu gerbang bagi pengaruh China, Rusia, dan Iran di Amerika Latin—wilayah yang secara historis dianggap sebagai "halaman belakang" Amerika Serikat (Doktrin Monroe).
Dengan memvisualisasikan penangkapan Maduro, Trump mengirim sinyal keras ke Beijing dan Moskow: investasi mereka tidak aman. Trump sedang melakukan "pembersihan lingkungan". Ia ingin menegaskan kembali hegemoni AS di belahan bumi barat tanpa kompromi.
Bahaya Preseden "Hukum Rimba"
Meskipun rezim Maduro memang bermasalah dan otoriter, solusi Trump membawa risiko global yang mengerikan. Jika dalih "kegagalan ekonomi" bisa melegitimasi aneksasi atau pengambilalihan manajemen suatu negara, maka kedaulatan nasional menjadi tidak ada artinya.
Kita sedang melihat pergeseran dari tatanan dunia berbasis aturan (rules-based order) menuju hukum rimba, di mana yang kuat berhak "mengelola" yang lemah. Venezuela mungkin yang pertama, tapi dengan logika ini, negara berkembang mana pun yang kaya sumber daya alam namun politiknya tidak stabil, bisa menjadi target akuisisi berikutnya.
Trump sedang berjudi besar. Ia mempertaruhkan stabilitas kawasan demi sebuah trophy politik dan ekonomi. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia hanya akan menonton "akuisisi" ini terjadi? [irwandi/040126]
0 Komentar