Jumat malam (22 Mei 2026) menjadi pengingat paling telanjang tentang rapuhnya infrastruktur strategis Indonesia. Lima provinsi di Pulau Sumatera mengalami pemadaman listrik massal atau blackout. Aktivitas masyarakat lumpuh mendadak. Internet terganggu. Pompa air berhenti. UMKM kehilangan transaksi. Rumah tangga panik. Jalanan gelap. Ekonomi malam mendadak mati.
Ironisnya, di tengah era digitalisasi yang terus dipromosikan pemerintah, ternyata kehidupan modern Indonesia masih bisa runtuh hanya karena satu gangguan transmisi listrik.
PLN menjelaskan gangguan terjadi pada sistem transmisi tegangan tinggi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai yang menyebabkan sistem kelistrikan Sumatera terpisah (separated system). Penjelasan teknis itu memang penting. Namun publik sesungguhnya tidak sedang menunggu istilah teknis. Publik sedang mempertanyakan satu hal mendasar:
Mengapa satu gangguan mampu melumpuhkan satu pulau?
Di negara dengan sistem ketahanan energi yang kuat, infrastruktur vital dirancang dengan prinsip redundansi dan mitigasi berlapis. Artinya, ketika satu jalur bermasalah, sistem lain otomatis mengambil alih agar layanan publik tetap berjalan. Tetapi blackout Sumatera justru menunjukkan betapa sentralistis dan rentannya sistem kelistrikan nasional saat ini. Kejadian ini sekaligus membuka diskusi yang selama ini dianggap tabu, monopoli sektor listrik.
Selama puluhan tahun, PLN menjadi pemain dominan tanpa kompetitor yang benar-benar setara. Dalam kondisi tertentu, monopoli memang diperlukan untuk menjaga kendali negara atas sektor strategis. Namun monopoli tanpa tekanan kompetisi sering kali melahirkan zona nyaman birokratis. Pelayanan publik akhirnya tidak bergerak berdasarkan kepuasan pelanggan, melainkan sekadar memastikan sistem tetap berjalan apa adanya.
Masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Ketika listrik padam massal terjadi, konsumen hanya bisa menunggu. Tidak ada alternatif penyedia. Tidak ada mekanisme pasar yang memaksa peningkatan kualitas layanan secara agresif. Hubungan antara penyedia dan pengguna menjadi timpang.
Lucunya, dalam urusan tagihan, sistem bekerja sangat disiplin. Keterlambatan pembayaran langsung direspons cepat melalui denda, pemutusan sementara, hingga pembatasan layanan. Tetapi ketika jutaan pelanggan kehilangan layanan secara serentak, kompensasi dan perlindungan konsumen justru nyaris tidak terdengar.
Di sinilah publik mulai mempertanyakan keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam berbagai isu kecil perlindungan konsumen, suara lembaga ini cukup aktif terdengar. Tetapi dalam kasus blackout besar yang berdampak pada jutaan pengguna listrik, publik justru tidak melihat tekanan serius terhadap penyedia layanan maupun dorongan audit independen terhadap sistem kelistrikan nasional.
Padahal Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya tidak hanya menjadi dokumen normatif yang dibacakan dalam seminar. Ketika layanan publik vital gagal secara massal, masyarakat berhak memperoleh :
- transparansi penyebab,
- kepastian mitigasi,
- evaluasi independen,
- hingga kompensasi yang jelas.
Yang lebih menarik untuk dicermati adalah posisi Danantara dalam konteks BUMN strategis. Selama ini publik melihat orientasi utama pengelolaan BUMN semakin berat pada aspek keuntungan, dividen, dan setoran kepada negara. Laporan laba menjadi ukuran keberhasilan paling dominan.
Tetapi blackout Sumatera memperlihatkan satu paradoks besar
BUMN dituntut menghasilkan keuntungan maksimal, sementara kualitas ketahanan layanan publik belum tentu bergerak secepat target finansialnya.
Pertanyaannya sederhana apakah BUMN strategis hari ini masih berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik, atau perlahan berubah menjadi mesin pengumpul dividen negara? Karena rakyat tentu tidak hidup dari laporan keuntungan perusahaan negara. Rakyat hidup dari layanan yang stabil, aman, dan dapat diandalkan. Blackout Sumatera seharusnya tidak berhenti sebagai berita gangguan teknis biasa. Peristiwa ini adalah alarm keras tentang:
- rapuhnya ketahanan infrastruktur,
- lemahnya perlindungan konsumen,
- minimnya transparansi sistem,
- dan terlalu dominannya orientasi finansial dibanding kualitas pelayanan publik.
Negara modern tidak diukur dari seberapa besar laba BUMN yang dikumpulkan setiap tahun. Negara modern diukur dari kemampuan menjaga satu pulau tetap menyala ketika satu gangguan terjadi. [ir/240525]
0 Komentar