Di tengah gencarnya promosi program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di ruang publik, apakah negara sedang menyelesaikan masalah pendidikan, atau justru sedang menambal citra lewat program yang terlihat manis di permukaan?
Program MBG memang dibangun dengan narasi mulia “anak-anak harus mendapat asupan gizi yang baik”. Tidak ada yang menolak tujuan itu. Namun kritik mulai mengeras ketika masyarakat melihat persoalan pendidikan yang jauh lebih mendasar justru belum tersentuh secara serius.
Masalahnya bukan sekadar soal makan siang gratis. Masalahnya adalah prioritas.
Di banyak daerah, sekolah masih memiliki ruang kelas rusak, toilet tidak layak, laboratorium minim, dan akses teknologi yang timpang. Sementara guru honorer yang menjadi tulang punggung pendidikan di banyak sekolah masih menerima penghasilan yang bahkan sulit disebut layak.
Ironinya, kritik yang ramai muncul di publik bukan lagi soal ada atau tidaknya program MBG, tetapi tentang ketimpangan nilai yang terasa semakin mencolok.
Guru Gembul dalam salah satu ulasannya menilai program MBG telah menggeser fokus pendidikan ke arah yang salah. Ia mempertanyakan logika kebijakan ketika anggaran besar diarahkan pada program konsumtif sementara fondasi pendidikan justru belum kokoh. Baginya, pendidikan bukan hanya soal anak kenyang, tetapi juga soal siapa yang mengajar, bagaimana kualitas sekolah, dan apakah sistemnya mampu menciptakan masa depan. Pernyataan itu terasa mengusik karena menyentuh realitas yang sulit dibantah.
Di lapangan, guru honorer masih berjuang dengan honor yang kadang kalah dari upah pekerja dapur dalam rantai operasional MBG. Perbandingan ini memang sensitif, tetapi justru di situlah letak pertanyaan besarnya, mengapa profesi pendidik yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa masih hidup dalam ketidakpastian?
Ketika negara berbicara tentang generasi emas, guru justru sering berada di posisi paling belakang dalam urusan kesejahteraan.
Pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto sempat bertanya langsung kepada massa buruh tentang manfaat MBG. Pertanyaan itu muncul di tengah pidato tentang perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa laporan media menyebut massa menjawab kompak bahwa program tersebut bermanfaat, sementara narasi lain di ruang publik memperlihatkan adanya respons penolakan dari sebagian peserta. Momen itu menjadi simbol bahwa MBG bukan lagi sekadar program sosial, tetapi telah berubah menjadi isu politik yang memecah opini publik.
Masalahnya, buruh datang ke Hari Buruh dengan harapan membicarakan upah, PHK, jaminan kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Namun yang kembali terdengar justru promosi program makan gratis.
Ada jarak antara apa yang ingin didengar rakyat dan apa yang ingin disampaikan pemerintah.
Di saat yang sama, pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya konsep 3M, Mindset, Mental dan Misi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Gagasan itu terdengar ideal. Namun publik juga menunggu satu hal yang lebih konkret: keberpihakan nyata terhadap sekolah dan guru.
Karena pendidikan tidak hanya dibangun lewat slogan
Sekolah tidak cukup diperbaiki dengan narasi. Guru tidak bisa bertahan hidup dengan penghargaan simbolik. Dan murid tidak hanya membutuhkan makan siang, tetapi juga ruang belajar yang layak dan pengajar yang sejahtera.
MBG mungkin hadir dengan niat baik. Tetapi ketika masyarakat mulai merasa bahwa piring makan lebih diprioritaskan dibanding kualitas pendidikan, maka kritik bukan lagi soal kebencian terhadap program, melainkan kegelisahan terhadap arah kebijakan.
Sebab bangsa besar tidak hanya memberi makan generasi mudanya. Bangsa besar juga menghargai orang yang mengajar mereka berpikir. [ir/020526]
0 Komentar